Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. Foto: Doc DPRD DKI.
Jakarta: Dinas Pendidikan DKI Jakarta diminta turun ke lapangan untuk memeriksa realisasi Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus yang menjadi program Gubernur Anies Baswedan. Hal itu penting untuk mengevaluasi efektivitas program tersebut.
Anggota DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengatakan jika Dinas Pendidikan DKI Jakarta butuh anggaran survei maka bisa diajukan. Hal ini agar dana KJP Plus tepat sasaran.
"Untuk biaya survei belum (ada), kalau memang itu menjadi kendala kenapa tidak kepala dinas mengajukan anggaran itu, jadi tepat sasaran," kata Gembong kepada Medcom.ID, Kamis, 13 September 2018.
Gembong menjelaskan selama ini hanya pihak sekolah yang melakukan survei terkait siswa-siswi yang menerima KJP Plus. Namun, tak pernah ada anggaran untuk survei yang dilakukan oleh guru di masing-masing sekolah.
Baca: Tarik Tunai KJP Plus Kemunduran
Menurut dia, bila ada anggaran untuk survei, penerima KJP Plus bisa valid dan tepat sasaran. Gembong mengaku selama ini dana KJP Plus ada yang seharusnya berhak menerima tapi tidak dapat, begitu juga sebaliknya.
"Survei itu dilakukan oleh guru karena untuk menentukan orang dapat (KJP Plus) atau tidak kan sekolah. Supaya ada semangat sekolah untuk melakukan survei karena ada biaya yang dikeluarkan oleh APBD," ucap Gembong.
(FZN)
No comments:
Post a Comment